Menggunting Budaya Kekerasan


Gunting Budaya Kekerasan

Setiap zaman menghasilkan budaya kekerasan. Manusia di abad modern lebih sedikit melakukan kekerasan, namun kualitas kekerasannya tidak jauh berbeda.

Tawuran-Pelajar-Mahasiswa-Batu itu tiba-tiba melayang, dan tarrr!  Kaca taksi yang Kami tumpangi retak, tepat, saat membelok di Jalan Diponegoro di pertigaan gedung bioskop Megaria, Jakarta Pusat. Tawuran antara kampus di wilayah itu seperti penyakit menahun. Seperti membudaya dan diturunkan dari generasi ke generasi.
Di bawah pengawasan kepolisian – yang tak bisa bertindak apa-apa-kecuali melokalisir daerah “pertempuran” kekerasan antar pelajar itu tak hanya saling timpuk. Samurai berkelebat-kelebat di antara derap lari saling kejar. Rantai yang ujungnya dipasang gir, berputar-putar menciptakan angin maut, di antara wajah-wajah penuh marah.
Sosiolog Lucia Ratih berpendapat dalam masyarakat yang sudah sangat akrab dengan kekerasan, kekerasan ditemui hampir setiap waktu sehingga insiden kekerasan telah menjadi hal yang biasa dalam kehidupan sehari-hari. “Mereka menjadi terbiasa dan tidak punya rasa takut lagi dengan maut yang mengancam setiap saat, masyarakat yang telah terbiasa dengan kekerasan menghidupi kekerasan itu,” ujar Lucia.
Malahan, menurut Lucia, semakin terampil dari waktu ke waktu untuk menciptakan moda kekerasan baru. Berangsur-angsur, kekerasan justru mengalami proses pembudayaan dan budaya kekerasan menjadi semakin mapan. Lahirnya kekerasan sering kali dikaitkan dengan personalitas yang otoriter. Pribadi yang memiliki karakter otoriter biasanya cenderung melakukan kekerasan fisik ataupun psikis kepada orang lain supaya kehendaknya terpenuhi.
Lantas di mana penyemaian budaya kekerasan? Keluarga dan orang-orang dekat semenjak kecil menjadi referensi sentral pembentukan karakter pribadi seseorang. Jika orangtua atau yang bertindak sebagai orangtua cenderung otoriter, atmosfer yang terbentuk dalam keluarga tempat seorang anak pertama kali belajar hidup adalah sebuah atmosfer otoritarianisme dan ini menjadi kebiasaan sehari-hari sang anak. Keluarga otoriter dapat dikatakan merupakan agen utama yang mencipta sosok individu otoriter yang cenderung melakukan kekerasan.
Selanjutnya, pribadi-pribadi otoriter akan masuk dalam kehidupan sosial. Biasanya mereka dikenal dominan, selalu berusaha memengaruhi atau memaksa orang lain untuk mengikuti kehendaknya. Kebanyakan korbannya adalah orang-orang yang kurang memiliki kepribadian yang kuat dan atau yang sedang dalam masa pencarian jati diri. Mereka lalu membentuk kelompok di mana otoritarianisme telah mendarah daging dan menjadi budaya kelompok.
Praktik-praktik otoritarian tidak hanya dilakukan oleh pemimpin, tetapi juga secara berjenjang hingga ke anggota-anggota yang berada dalam struktur terbawah. Setiap anggota ini kemudian menularkan budaya otoritariannya itu kepada keluarga dan orang-orang di dekatnya.
Selanjutnya, kelompok-kelompok otoriter tersebut bekerja secara terorganisasi dalam masyarakat bagaikan virus yang menyebar. Karena sifat dasar ekspansif yang melekat dalam dirinya, kelompok-kelompok ini melakukan berbagai cara dalam rangka semakin memapankan keberadaannya. “Berbagai upaya dilakukan, di antaranya menarik perhatian publik dengan melakukan tindakan-tindakan kekerasan dan manuver-manuver politik yang diperlukan guna menguasai wacana publik,” kata Lucia.
Menurut Lucia, kelompok-kelompok ini semakin tumbuh subur jika:

  • Pertama, keberadaannya didukung oleh kekuatan-kekuatan politik besar, termasuk mereka yang menyokong pembiayaan kelompok semacam itu.
  • Kedua, tidak berfungsinya entitas utama pengatur tatanan sosial dan pendukung moralitas publik anti-kekerasan yang dalam masyarakat modern adalah aparatus negara. Dan, menjadi semakin parah, dalam kasus ketika negara justru menciptakan, menyuburkan, dan atau beraliansi dengan kelompok-kelompok ini untuk kepentingannya.
  • Ketiga, tidak terdapatnya kontra-tindakan atau kontra-aksi untuk mematikan virus kekerasan yang disebarkan. Artinya, tidak ada gerakan sosial anti-kekerasan yang cukup mampu untuk membendung penyebaran virus kekerasan di ranah sosial.

Jika situasi penyebaran virus kekerasan ini berlangsung terus-menerus, yang terjadi adalah frustrasi dan penyakit sosial. Ketika masyarakat anti-kekerasan tidak tahu lagi harus berbuat apa terhadap kekerasan, ketidakadilan, dan kesemena-menaan yang diterimanya setiap hari, bukan mustahil akan meledak konflik-konflik besaryang sarat kekerasan.
Kekerasan akhirnya dibalas dengan kekerasan karenafilosofi anti-kekerasan dianggap tidak mampu untuk menyelesaikan masalah yang berlarut-larut. Jika kondisi ini terus berlangsung, semakin mapanlah budaya kekerasan itu karena kekerasan telah menjadi cara legitimitas yang dipakai oleh masyarakat yang tadinya anti-kekerasan.

Jika situasi penyebaran virus kekerasan ini berlangsung terus-menerus, yang terjadi adalah frustrasi dan penyakit sosial.

Budaya Kekerasan di Indonesia

Kalau menyebut bangsa Indonesia bangsa yang ramah dan anti kekerasan, tunggu dulu. Bangsa ini lekat dengan budaya kekerasan. Malah hampir menyamai negara-negara yang sedang dalam situasi perang sipil.
Riset yang dilakukan Komnas Perlindungan Anak pada 2012 mencatat kenaikan drastis kekerasan yang menimpa anak hingga 98 persen. Sementara angka tawuran pelajar meningkat lebih dari dua kali lipat dibandingkan 2011. Lembaga PBB untuk urusan pengungsi (UNHCR) menyatakan sedikitnya 20 perempuan Indonesia mengalami kekerasan seksual setiap hari.
Human Rights Watch (HRW) menyebut, kekerasan sektarian yang diarahkan kepada kelompok-kelompok minoritas di Indonesia saat ini semakin mematikan dan semakin sering terjadi. Hal yang harus dilakukan untuk menghindari semakin mapannya budaya kakerasan adalah dengan memotong budaya kekerasan itu.
Ini berarti, menghentikan, menangani, dan menyelesaikan setiap aksi kekerasan yang muncul. Ibarat memberikan obat yang mematikan kepada virus, budaya kekerasan harus dimatikan. Tidak ada kompromi atau negosiasi pada budaya kekerasan karena kekerasan bukanlah hal yang bisa dikompromikan Jika bangsa ini tidak ingin kembali hidup di zaman barbarian.
Sementara dunia anak-anak juga tak aman dari kekerasan. Kekerasan dan intimidasi terhadap anak yang terjadi di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat menunjukkan kondisi anak kian memprihatinkan. Padahal, anak-anak inilah yang menentukan nasib bangsa ini pada masa depan.
“Saat ini anak Indonesia tidak lagi bisa memperoleh rasa aman dan nyaman di mana pun ia berada karena haknya terabaikan dan mereka tidak terlindungi;” kata Ketua Dewan Pembina Komisi Nasional Perlindungan Anak (PA) Seto Mulyadi.
Menurutnya, kekerasan terhadap anak sudah di luar akal sehat, seperti pembunuhan anak oleh ibunya. “Selain fisik, anak juga mengalami kekerasan psikis dengan tidak terpenuhinya hak anak untuk bersuara dan berkarya,” ujarnya. Berdasarkan catatan terakhir Komnas PA, kasus kekerasan terhadap anak pada 2009 meningkat menjadi 1.998 kasus yang diadukan kepada Komnas PA dari 1.736 kasus pada 2008. Sekitar 62,7 persen dari 1.998 kasus itu merupakan kekerasan seksual (sodomi, pemerkosaan, pencabulan, dan incest), sementara sisanya berupa kekerasan fisik dan psikis.
Jikafenomena kekerasan anak terus terjadi, Seto Mulyadi khawatir, anak-anak akan tumbuh dengan rasa dendam dan berperilaku kekerasan. “Mereka akan sama-sama memaksakan kehendak. Tidak ada budaya dialog. Jika begini terus, kita tinggal tunggu runtuhnya bangsa ini. Saya khawatir Indonesia bisa bubar,” ujarnya.
Sebelum itu terjadi, menurut Seto, cara pandang dan pendekatan dalam menangani anak harus diubah. “Kita terjebak pada paradigma lama. Mendidik anak dengan kekerasan agar anak disiplin dianggap hal yang wajar. Ini yang keliru dan harus diubah,” ujarnya. Untuk menciptakan rasa aman dan nyaman bagi anak, kata Arist, perlu ada gerakan nasional melawan kekerasan dan kekejaman terhadap anak yang dimulai dari tingkat RT/RW.
Struktur masyarakat di tingkat itu bisa menyelamatkan anak dengan melaporkan tindak kekerasan anak di dalam keluarga kepada pihak yang berwajib. “Sayangnya, kesadaran untuk itu masih minim. Persoalan yang terjadi di dalam keluarga dianggap sebagai urusan internal keluarga,” Ketua Umum Komisi Nasional PA Arist Merdeka Sirait. “Kalau di sekolah, seharusnya komite sekolahlah yang bisa melindungi anak,” ujarnya.
Jika berbicara soal komite sekolah, Jumono dari Aliansi Orang Tua Peduli Pendidikan, menyesalkan, banyak komite sekolah justru tak melindungi dan memperjuangkan hak anak karena menjadi perpanjangan tangan kepala sekolah. Sekolah yang seharusnya menjadi zona aman dan nyaman bagi anak berbalik menjadi zona penuh ancaman dari guru dan kepala sekolah./** (NUANSA Persada)

Selain fisik, anak juga mengalami kekerasan psikis dengan tidak terpenuhinya hak anak untuk bersuara dan berkarya.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s