Penyakit Bernama Korupsi


Penyakit Korupsi

Kasus-Korupsi-KPKSEJAK KAPAN Indonesia mengenal korupsi dalam berbagai rupa, mulai dari penggelapan sampai suap alias sogok. Dahulu, ada seorang Belanda bernama Nicolaas Engelhard, Gubernur Pantai Timur Laut Jawa, dalam memorinya 15 April 1805. Berdasarkan pengisahan Dukut Imam Widodo, penulis buku Soerabaia Tempo Doeloe, Engelhard kaya raya karena sogokan orang pribumi yang menginginkan jabatan. Engelhard tinggal memilih upeti terbesar untuk menentukan siapa yang layak diberi jabatan.
Si Belanda ini boleh jadi bukan orang yang pertama mewariskan budaya korupsi di tanah air, tapi dia meninggalkan penyakit, yang membuat rakyat yang miskin di daerah-daerah tak subur alias minus, harus dibebani lagi kemiskinan struktural – alias pemiskinan yang dibuat oleh kekuasaan. Darimana pemiskinan struktural itu berasal? Kalau negeri ini makmur, semakin banyak dana yang dikucurkan ke daerah-daerah yang memiliki sumber daya minus. Di Indonesia hal itu sulit terjadi, lantaran surplus pemasukan menguap karena praktik korupsi.
Samuel P Huntington, seorang futurolog mengaitkan antara budaya dan korupsi, tanpa sungkan menyebut Indonesia. Bersama Lawrence E Harrison dalam buku Culture Matters: How Values Shape Progress [2OQD], Huntington menulis, “… Di antara yang paling korup adalah Indonesia, Rusia, dan beberapa negara Amerika Latin dan Afrika….”
Huntington menulis, korupsi paling rendah di negara Eropa bagian utara dan persemakmuran Inggris yang Protestan. Negara penganut Konghucu kebanyakan berada di tengah-tengah. Tapi Huntington mengecualikan Singapura sebagai negara yang bersih sejajar dengan Denmark, Swedia, dan Finlandia. “Anomali Singapura adalah kepemimpinan Lee Kuan Yew,” tulis Huntington.
Di Indonesia, ada keinginan kuat memberantas korupsi, tetapi ada juga yang sebenarnya ingin tetap mempertahankan tata hubungan sosial yang korup. Namun nyatanya, kekuasaan Orde Baru berakhir karena korupsi. Era reformasi datang. Di jalan-jalan dan di ruang sidang parlemen, 10 tahun lalu, terdengarteriakan, “Hukum mati koruptor!” Perlu aturan soal pembuktian terbalik! Dari gedung MPR lahir Ketetapan MPR No XI/1998 yang salah satunya meminta pengusutan terhadap koruptor dan mewajibkan penyelenggara negara melaporkan kekayaan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lahir sebagai -anak kandung reformasi.
Kehadiran KPK amat diharapkan. KPK lahir karena ada ketidakpercayaan kepada lembaga penegak hukum, seperti kepolisian dan kejaksaan. KPK menggebrak. Ada mantan Kepala Polri diadili, ada politisi tertangkap basah, ada jaksa tertangkap tangan sedang memperdagangkan perkara.
Jurus KPK membuat banyak pihak jengah. Namun, indeks korupsi Indonesia membaik. Pemberantasan korupsi adalah pencapaian signifikan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Mjdhoyono.
Korupsi adalah perang yang belum mampu kita menangi. la telah menjadi sesuatu yang banal, sesuatu yang biasa. Tidak ada kondisi sosial yang cenderung melawan korupsi (indignation), di mana masyarakat tidak bisa menerima atau prates terhadap perilaku korupsi pejabat yang menumpuk kekayaan secara ilegal.
Sebagaimana ditulis Huntington, jika korupsi diterima sebagai budaya atau terkait dengan budaya, maka faktor kepemimpinanlah yang akan menentukan. Kepemimpinan yang kokoh, dan kondisi sosial yang melawan korupsi, bisa menjadi bekal perang melawan korupsi. Perkembangan sepekan ke depan akan mengindikasikan apakah kita sedang dalam arus balik pemberantasan korupsi.
Ibarat penyakit, korupsi menjadi endemik dalam birokrasi serta dalam hubungan antara pemerintah dan pengusaha. Mulai dari lembaga negara di tingkat pusat, daerah, hingga wilayah tempat tinggal, tidak bebas dari korupsi. Kenyataannya, pusaran badai korupsi memang terjadi di berbagai lembaga di negeri ini, bahkan sejak negeri ini baru lahir
Salah satunya adalah kasus korupsi PN Triangle Corporation yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 6 miliar pada 1960. Kapten Iskandar, yang pernah menjabat sebagai Manager PN Triangle Coporation, didakwa menyalahgunakan kedudukan dan jabatan serta melakukan pelanggaran terhadap perintah Penguasa Perang Daerah Djawa Barat.
Kapten Iskandar dituntut hukuman mati dalam sidang pengadilan Tentara Daerah Militer VI Siliwangi. la menjual kopra dan minyak kelapa dengan harga di atas harga yang telah ditetapkan serta menggelapkan tekstil dan benang tenun CKompas, 25/9/1965).
Pada Agustus 1967, terjadi penangkapan 17 orang, beberapa di antaranya tentara, yang mengorganisasi sindikat menjual atau menyewakan senjata api untuk tujuan-tujuan kriminal. Menurut Syed Hussein Alatan dalam Sosiologi Korupsi (1982), dalam suatu masyarakat yang korup, dualisme dalam kegiatan lembaga-lembaga negara akan banyak dijumpai. Pertalian antara korupsi dan kriminalitas akan menjadi fenomena biasa.
Dalam catatan Litbang Kompas, selama tahun 2005 hingga 2009 saja, terjadi kasus korupsi besar di 21 lembaga, mulai dari lembaga negara, seperti penegak hukum, BUMN, departemen, birokrasi, pemerintah daerah, partai politik, hingga para anggota parlemen.
Di sisi lain, keterlibatan langsung maupun tidak langsung para penegak hukum dalam pusaran korupsi mengakibatkan hukuman bagi pelaku korupsi dinilai terlalu ringan atau membangkitkan tanda tanya.
Sejauh ini sepertinya baru mantan jaksa Urip Tri Gunawan yang mendapat hukuman paling lama, yakni 20 tahun. Penjatuhan vonis pada September 2008 itu diberikan karena mantan Kepala Tim Jaksa KPK itu terlibat upaya suap dalam penyelidikan kasus korupsi BLBI.
Sangat sulit membenahi apa yang sudah tertanam dalam benak publik terhadap perilaku korupsi, dalam berbagai bentuknya, yang menjangkiti wajah aparat penyelenggara negara. Terlebih saat penyelenggara negara itu sendiri merupakan pihak yang diharapkan menjadi benteng terakhir dari upaya pembersihan korupsi di negeri ini.

Sumber: Nuansapersada

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s