Televisi Politik dan Politik Televisi


Televisi Politik dan Politik Televisi

Politik+televisiSobat GenerusIndonesia, tahun 2013 adalah tahun politik. Begitulah pendapat para pemerhati politik di tanah air. Media massa juga berpendapat sama. Setidaknya hal itu terlihat dari pemberitaan yang mendominasi dalam kurun beberapa bulan terakhir, baik di media cetak dan media elektronik, bahkan dalam diskusi-diskusi di media sosial. Tiada hari tanpa politik.
Pendapat itu tentu ada benarnya. Tahun 2014 adalah tahun Pemilihan Umum (Pemilu). Diyakini, dunia perpolitikan tahun ini akan semakin memanas sebagai persiapan menuju tahun Pemilu 2014. Pertarungan paratokoh politik yang percaya diri dan juga berharap bisa tau diri akan bertarung dalam Pemilu 2014 pun semakin terbuka, terutama di media massa. Secara kasat rhata kita disuguhi oleh berbagai pemberitaan dan talkshow yang meng-ekspose pertarungan para tokoh politik itu, berikut bumbu-bumbu dalam bentuk manuverdan intrik politik di dalamnya.
Namun tanpa kita sadari, apa yang kita lihat, baca, dan dengar melalui media massa adalah merupakan hasil kerjajurnalis yang memindahkan realitas sesungguhnya menjadi realitas seperti apa yang kita nikmati ketika bersentuhan dengan media. Di tangan para jurnalis, redaktur, dan reporter-lad dunia di sekitar kita diolah di-‘assembling‘, menjadi replika dunia nyata atau pseudo environment sehingga informasi menjadi aktual, menghibur, menjanjikan, bahkan menghebohkan. Merekalah yang oleh Maxwell E. Combs dan Donald L. Shaw dalam bukunya “The Agenda Setting of The Press“, menyebutnya sebagai realitas tangan kedua atau “second hand reality“.
McLuhan bahkan menyebut, media massa adalah perpanjangan tangan alat indera kita. Dengan media kita memperoleh informasi tentang benda, orang, atau tempat yang tidak kita alami secara langsung. Media massa datang untuk menyampaikan informasi tentang lingkungan sosial politik. Para kritikus sosial menilai, media massa sering menampilkan lingkungan sosial yang tidak sebenarnya. Dengan cara tersebut, media membentuk citra khalayaknya ke arah yang dikehendaki oleh media yang bersangkutan.

Perang Bintang

Tak heran jika media massa telah dijadikan sebagai alat bagi para politisi untuk melancarkan aksinya menuju pertarungan politik yang sesungguhnya di tahun 2014. Terlebih jika pelakunya juga merangkap sebagai pemilik modal media yang bersangkutan. Maka media massa pun akan semakin terlihat ‘warna’-nya dan ‘warna’ itu semakin terang benderang ketika kita berbicara televisi yang menggunakan frekuensi sebagai ranah publik.
TV One, misalnya. Meskipun logo dan seragamnya berwarna merah, tetapi warna sebenarnya adalah ‘kuning‘. Sebagai pemegang saham mayoritas, Abu Rizal Bakri yang akan bertarung dalam Pemilu 2014 sebagai calon presiden dari Partai Golkar dengan mudah mengendalikan stasiun televisi dengan tag line ‘Memang Beda‘ tersebut Begitu pun Metro TV yang semakin dominan dengan warna ‘biru‘ yang merupakan warna Partai Nasional Demokrat (Nasdem) ‘milik’ Surya Paloh. Tidak ketinggalan Hary Tanoesudibjo yang saat ini bergabung di Partai Hanuratelah menjadikan media-media yang tergabung dalam MNC Group berwarna ‘oranye’. Televisi justru telah menjadi ajang ‘perang bintang‘ yang sesungguhnya.
Perang bintang dan kepentingan nampak sekali pada Metro TV dan TV One, dengan sama-sama memberi ruang yang besar kepada Surya Paloh selaku Ketua Umum Nasdem dan Aburizal Bakrie sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Dalam isu lumpur Lapindo, misalnya, Metro TV cenderung mengatakan itu sebagai human error oleh karena itu group Aburizal Bakrie-lah yang harus bertanggung jawab. Lain halnya dengan TV One yang menganggap lumpur Lapindo merupakan bencana alam. Keputusan MKyang menyatakan bencana lumpur Lapindo merupakan bencana alam kontan mendapatkan tanggapan dua televisi berita terbesar di Indonesia, Metro TV dan TV One. Terjadi perbedaan yang sangat kentara dalam isi berita yang disampaikan antara keduanya.
Dalam TV One, yang menjadi pemberitaan utama adalah, bahwa MK telah memutuskan bencana alam tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah, karena merupakan bencana alam. Dilanjutkan dengan isi berikutnya’ yang menggambarakan bagaimana ganti rugi sudah dilakukan oleh Lapindo Brantas melalui Minarak Lapindo. Televisi milik keluarga Bakrie tersebut juga menayangkan sebagian warga Sidoarjo korban lumpur yang telah mendapatkan ganti rugi dan sudah tinggal di perumahan yang layak.
Sementara Metro TV sebaliknya. Isi berita yang disajikan sangat bertolak belakang dengan apayang disampaikan TV One. Televisi berlogo kepala burung tersebut menayangkan bagaimana tersiksanya warga korban lumpur Lapindo yang hingga sekarang belum juga tertangani (kompas.com).
Akhir-akhir ini MNC Group yang terdiri dari RCTI, Global TV, dan MNC TV sudah mulai sering memberitakan kegiatan-kegiatan Partai Hanura setelah pemilik Group MNC Harry Tanoesudibjo bergabung di partai ini sebagai Ketua Dewan Pembina. Selanjutnya dengan mudah ditebak bahwa Wiranto, Ketua Umum Parta Hanura, dan Harry Tanoe akan lebih sering muncul di ruang publik kita berikut kegiatan- kegiatan para artis yang bergabung di partai ini, tentunya di televisi-televisi yang tergabung dalam MNC Group
Statsiun televisi yang belum kelihatan misi politiknya adalafi Indosiar, Trans TV, dan Trans 7. Meskipun demikian tidak ada jam i nan Trans 7 dan Trans TV yang memiliki segudang acara hiburan dengan rating tinggi seperti Bukan 4 Mata, Opera Van Java, dan Hitam Putih itu berubah membawa misi sang pemilik Chairul “anak singkong” Tanjung, ke arah politik. ‘Satu-satunya stasiun televisi yang harus dijaga eksistensinya adalah TVRI sebagai televisi publik yang diharapkan tetap netral, independen, dan milik seluruh rakyat Indonesia.
Ruang Publik dan Pendidikan Politik
Tentu saja hal itu tidak boleh terjadi. Menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran), media penyiaran hanya mengelola ranah publik yang dipinjamkan berupa izin untuk penyelenggaraan penyiaran dan pemakaian frekuensi sesuai dengan undang-undang. Pemanfaatannya harus sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat, Di Indonesia saat ini 60% penduduknya memiliki televisi dan 90% hiburannya berasal dari televisi.
Yang tidak kalah penting, penyiaran harus diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkukuh integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia, dan oleh karena itu media massa harus mampu menjaga independensi dan keberimbangan berita sehingga khalayak mendapatkan informasi yang aktual, faktual, dan berimbang. Dengan terpenuhinya hak khalayak akan informasi yang dibutuhkan tentu diharapkan sebagai sebuah pendidikan politik dalam membangun demokrasi yang substansial dan berkualitas.
Dengan penyajian berita yang berkualitas dan berimbang tentang masalah politik, diharapkan akan melahirkan pemilih-pemilih cerdas dalam proses demokrasi. Dengan demikian, khalayak akan dapat menentukan pilihannya secara tepat di dalam memilih pemimpinnya.
Di tengah situasi inilah media sebenanrnya memegang peran yang sangat strategis. Namun, mengutip Ellis S. Krauss (Democracy and the Media, 2000), media massa di ranah politik dan demokrasi memiliki kekuatan untuk menjalankan empatfungsi pentingnya. Pertama, fungsi media sebagai pengawas (watch dog) terhadap proses pemerintahan melalui ekspose berita tentang kekeliruan dan penyelewengan yang dilakukan pemerintah.
Media juga dapat berperan sebagai penjaga (guard dog) dengan menjalankan fungsinya menyampaikan informasi dan panduan penting yang berpengaruh terhadap penilaian dan keputusan politik masyarakat. Media massa mengambil peran penunjukjalan (guide dog) dengan menjalankan fungsinya mendidik dan menginformasikan masyarakat soal kebijakan publik. Terakhir, media massa sangat mungkin menjadi peliharaan (lap dog). Dalam hal ini, media menjadi alat penguasa (termasuk pemilik modal) berkomunikasi dengan rakyat untuk memobilisasi dukungan terhadap segala kebijakan, otoritas, dan kinerja institusinya.
Bila semua fungsi ideal media massa, khususnya media penyiaran, tidak dapat terpenuhi dengan baik, maka masyarakat sebagai khalayak media memiliki kekuatan utama untuk mengendalikan media. Terkait dengan apa yang ditonton, sebenarnya selera itu bisa dibentuk. Bagaimana sebuah program dibesarkan, itu bisa dibentuk. untuk bisa menciptakan keinginan-keinginan publik. Caranya, masyarakat sebagai khalayak harus mampu memilih dan memilah informasi yang sesuai dengan kebutuhannya. Jika hal ini sulit terlaksana karena dominasi motif politik dan ekonomi yang menjerat industri televisi, maka segeralah “killyour TV” atau “matikan televisi Anda!”.(NuansaPersada)

Iklan

One thought on “Televisi Politik dan Politik Televisi

  1. Media massa seperti televisi memang sangat berpengaruh terhadap jalannya berbagai skenario, baik itu skenario yang bersifat memberikan pencerahan maupun yang politik. 🙂

    Balas

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s