Pertautan Pendidikan-Kepentingan


Siswa-belajar-antara-Kelas-1Sobat GenerusIndonesia, dewasa ini masyarakat mengira bahwa dunia pendidikan adalah dunia yang netral, objektif (tidak memihak) dan bebas nilai (bebas kepentingan). Akan tetapi pada hakikatnya dunia pendidikan bagian dari sistem atau kelembagaan yang tidak lepas dari distorsi kepentingan. Kebijakan Pendidikan merupakan kebijakan politis yang bertujuan untuk melanggengkan sistem dominan yang berkuasa yakni pemerintah, elit atau golongan atas yang berkuasa. Pendidikan jelas memihak pada kepentingan dan ideologi kelas yang berkuasa dan pembuatnya, yang dalam hal ini pemerintah, para elit dan penguasa lainnya. Bertitik tolak pada pengandaian Marx, bahwa “setiap orang berfikir sesuai kepentingannya”.
Manusia tidak lepas dari kepentingannya untuk mempertahakan eksistensinya di masyarakat. Jadi ia akan menganggap baik apa yang menjamin eksistensi serta kepentingannya dan akan menganggap buruk apa yang mengancam kepentingannya tersebut. Sebagaimana diungkapkan oleh Marx tentang Kesadaran Berkelas, bahwa Kesadaran dan cita-cita manusia ditentukan oleh kedudukannya dalam sistem sosial. Segala bentuk kesadaran seperti pandangan-pandangan, pemikiran-pemikiran dan nilai-nilai secara tidak langsung diproduksi untuk memperkokoh kedudukannya dalam sistem sosial. Didalam sistem sosial, seperti apa yang di kutip dari Marx bahwa pemikiran-pemikiran kelas yang berkuasa di setiap zaman meruapakan pemikiran-pemikiran yang berkuasa. Artinya hanya kelas-kelas atas yang mampu meresmikan dan menyebarkan pemikiran-pemikiran mereka (dalam Franns Magnis-Suseno,1999).
Begitu juga dalam Pendidikan, di dalam Pendidikan terdapat kesepakatan nilai-nilai mana yang baik dan buruk, serta membentuk cara berfikir individu dan masyarakat dalam memandang sebuah realitas yang pada akhirnya dapat menciptakan hubungan sosial serta membentuk budaya. Sangat menarik disajikan sebuah contoh dimana di dalam sebuah lembaga pendidikan tentunya terdapat peraturan yang memuat nilai-nilai antara mana yang baik dan buruk. Peraturan terkait cara berpakaian misalnya, hampir di setiap peraturan lembaga pendidikan menginginkan cara berpakaian yang rapi, berdasi, bersepatu hitam (berpantofel) dan berjas. Dimana setiap individu yang berpakaian rapi, berdasi, bersepatu hitam (berpantofel) dan berjas dianggap sebagai individu yang berkarakter dan beradab. Nilai-nilai tersebut dimaknai secara elitis dan mewakili kepentingan kelas tertentu yaitu kelas atas atau para elit.
Yang ditakutkan dampak dari sebuah hegemoni nilai-nilai tersebut, yakni masyarakat akan menganggap bahwa hanya individu yang berpakaian rapi, berdasi, bersepatu hitam (berpantofel) dan berjas dianggap sah sebagai individu yang berkarakter dan beradab sedangkan selain itu dianggap tidak beradab dan tidak berkarakter seperti Bapak tukang becak, petani yang memakai sandal, dll. Sering terpelantik di telinga kita ketika ada seorang guru yang memarahi anak didiknya ketika ia bersekolah tidak berpakaian rapi, berdasi, bersepatu hitam (berpantofel) dan berjas ia mengatakan “Sekolah kok pake sandal kaya tukang becak”. Lantas apa salah tukang becak? Sebegitu diskriminasikah Pendidikan kita?
Disini Pendidikan akan melahirkan ketidakadilan, dimana di dalam Pendidikan terdapat nilai-nilai yang memihak dan melegitimasikan budaya golongan tertentu. Disini Pendidikan justru melanggengkan penindasan kaum kelas bawah yang sudah tertindas secara struktural ditopang dan diperkokoh penindasannya secara kultural oleh budaya yang dihasilkan Pendidikan itu sendiri. Hal ini terkadang membuat kita sulit membedakan mana Koruptor yang baik dan yang buruk karena semua Koruptor berpakaian rapi, berdasi, bersepatu hitam (berpantofel) dan berjas.
Paradigma demikian menyebabkan Koruptor kurang mendapatkan hukuman secara kultural oleh masyarakat kita. Karena dunia Pendidikan kita dalam mengajarkan nilai-nilai lebih mengutamakan “Bungkus” daripada “Substansi”. Bukan hanya itu, Pendidikan dengan pola “Fabrikasi” yang secara halus membekali siswanya dengan ilmu pengetahuan dan ketrampilan menjadi pendukung sistem ekonomi kapitalis yang berkuasa. Dimana Pendidikan menjadi agen penyuplai tenaga kerja, Pendidikan hanya pasar yang menawarkan buruh. Pendidikan yang demikian, enggan membentuk kesadaran kritis siswanya untuk menanyakan sistem dan struktur sosial yang ada di masyarakat. Bertitik tolak pada pandangan Marx, kenyataannya bahwa didalam masyarakat terdapat anggota masyarakat yang berbeda kekuatannya. Ada masyarakat yang kuat dan ada yang lemah (dalam Franz Magnis-Suseno,1999). Untuk itu tugas Pendidikan adalah melakukan perubahan sosial yang lebih adil. Pendidikan harus berjiwa emansipatoris.
Pendidikan harus menjadi solusi untuk membebaskan manusia yang lemah, agar tidak ada penguasaan manusia di atas manusia lain. Peter McLaren mengatakan, dalam dunia kapitalisme, sekolah adalah bagian dari industri, sebab sekolah adalah penyedia tenaga kerja/buruh bagi industri. Ada tiga pengaruh kapitalisme terhadap sekolah, yaitu

  1. Hubungan antara kapitalisme dan pendidikan telah mengakibatkan praktek-praktek sekolah yang cenderung mengarah kepada kontrol ekonomi oleh kaum elit.
  2. Hubungan antar kapitalisme dan ilmu telah menjadikan tujuan ilmu pengetahuan sebatas mengejar keuntungan.
  3. Perkawinan antara kapitalisme dengan pendidikan serta kapitalisme dan ilmu telah menciptakan pondasi bagi ilmu pendidikan yang menekankan nilai-nilai material dengan mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan dan martabat manusia.

Pada akhirnya peserta didik dalam dunia pendidikan kita kehilangan sensitifitas kemanusiaan digantikan dengan kalkulasi kehidupan materialisme. Sekolah-sekolah terkooptasi oleh mekanisme industri dan bisnis, dimana sekolah menjadi instrumen produksi ekonomi. Mau tidak mau, kurikulum pendidikan juga ikut terpengaruh, misalnya dalam hal menentukan ilmu pengetahuan mana saja yang perlu dipelajari oleh peserta didik, yang disesuaikan dengan kebutuhan dunia industri.
Maka terciptalan kurikulum yang sepenuhnya berwatak kapitalistik. Pada filosofi seperti inilah lahir pendidikan berbasis dunia kerja. Awalnya, tujuan pendidikan di sekolah adalah untuk menwujudkan manusia seutuhnya, tetapi sekarang, tujuan pendidikan di sekolah telah bergeser untuk menghasilkan tenaga kerja industri. Bangsa ini telah terbawa pada permainan internasional yang berlomba-lomba menjadikan institusi pendidikannya mendapatkan sertifikat ISO (Organisasi Standar Internasional) dan masuk dalam jajaran world class university untuk tingkat perguruan tinggi, atau internasional school untuk tingkat sekolah. Dimana motivasi dari semua itu tidak lain adalah untuk kepentingan kapital, yakni industri jasa pendidikan mereka, dan bukan untuk kepentingan bangsa ini. Disini Pendidikan menjadi penyokong Industrialisasi, melanggengkan sistem kapitalisme global.
Jika Pendidikan dijadikan sebagai alat untuk melanggengkan sistem dominan yang berkuasa maka Pendidikan sulit diharapkan untuk melakukan perubahan sosial di masyarakat. Pendidikan telah mengalami kemandulan sosial, Pendidikan enggan melakukan kritik terhadap sistem dominan yang berkuasa. Karena Pendidikan dijadikan sebagai penjaga ideologi sistem dominan yang berkuasa tersebut. Siapapun yang melakukan kritik di cap “subversif”, dan membahayakan kesejahteraan masyarakat bahkan harus di hukum (dalam Freire,1999). Untuk itu sangat berdusta jika kita mengumandangkan “Netralitas Pendidikan dan Kebebasan Nilai”.
Pendidikan selalu mencerminkan kepentingan kelas yang berkuasa. Sejarah bangsa kita telah banyak memberikan pelajaran, dimana Pendidikan di zaman kolonial belanda diarahkan untuk mendukung kepentingan kolonial. Sistem pendidikan diatur menurut pembedaan lapisan sosial, khususnya yang ada di Jawa. Pendidikan diukur dan diarahkan untuk melahirkan kelas elit masyarakat yang dapat dimanfaatkan sebagai pendukung supremasi politik dan ekonomi pemerintah kolonial. Jadi secara tidak langsung, Belanda telah memanfaatkan kelas aristokrat pribumi untuk melanggengkan status quo kekuasaan kolonial di Indonesia. Begitu pula Pendidikan di zaman pendudukan Jepang, dimana pendidikan diarahkan untuk setia kepada cita-cita Asia Raya serta melakukan latihan-latihan fisik dan militer. Dengan konteks sejarah dunia yang menuntut dukungan militer kuat, Jepang mengelola pendidikan di Indonesia pun tidak bisa dilepaskan dari kepentingan ini. Sehingga dapat dikatakan bahwa sistem pendidikan di masa pendudukan Jepang sangat dipengaruhi motif untuk mendukung kemenangan armada militer Jepang dalam peperangan Asia Pasifik.(Arjuna Putra Aldino)

Sumber: pedagos.wordpress.com

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s